Ahmad Yani Nilai Tambahan Kuota BBM Tak Efektif Tanpa Penindakan Praktik Penjualan Kembali

Ilustrasi

Gemanusantara.com – Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, menilai penambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi belum tentu menjadi solusi untuk mengatasi antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Persoalan utama yang perlu mendapatkan perhatian justru dugaan penyalahgunaan distribusi dan praktik penjualan kembali BBM subsidi kepada pihak yang tidak berhak.

Hal tersebut disampaikan Ahmad Yani saat menyoroti persoalan distribusi BBM bersubsidi di Kabupaten Kutai Kartanegara, khususnya wilayah Tenggarong yang masih menghadapi antrean kendaraan di sejumlah SPBU.

Menurutnya, ketersediaan kuota BBM bersubsidi seharusnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat apabila penyalurannya benar-benar dilakukan sesuai ketentuan dan diperuntukkan bagi penerima yang berhak.

Namun, kondisi di lapangan diduga menunjukkan adanya penyimpangan. Sejumlah pihak yang tidak memenuhi kriteria penerima subsidi disebut masih dapat memperoleh BBM, bahkan diduga membelinya secara berulang untuk diperdagangkan kembali.

Ahmad Yani menilai praktik tersebut menjadi salah satu faktor yang perlu diperiksa karena berpotensi menyebabkan masyarakat yang berhak justru kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi.

“Kalau penyalurannya benar-benar tepat sasaran, kuota yang tersedia sebenarnya mencukupi. Persoalannya, masih ada pihak yang tidak berhak membeli, bahkan BBM tersebut diduga dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan,” ujar Ahmad Yani pada Senin (2/11/2026).

Ia menegaskan bahwa DPRD Kukar menolak segala bentuk penyalahgunaan BBM bersubsidi karena dapat merugikan masyarakat dan mengganggu tujuan pemerintah dalam memberikan subsidi energi.

Menurutnya, pemerintah daerah bersama Pertamina dan aparat penegak hukum perlu lebih serius mengawasi aktivitas pembelian BBM di SPBU, terutama terhadap dugaan transaksi berulang yang dilakukan pihak tertentu.

Khusus di wilayah Tenggarong, Ahmad Yani menilai pengawasan seharusnya dapat dilakukan lebih terarah karena pihak-pihak yang diduga melakukan pembelian berulang disebut relatif sama.

Karena itu, ia meminta seluruh instansi terkait tidak hanya melakukan pembahasan melalui rapat koordinasi, tetapi juga mengambil langkah nyata melalui pemeriksaan dan pengawasan langsung di lapangan.

“Untuk wilayah Tenggarong, persoalan ini sebenarnya bisa ditelusuri karena pembelinya diduga orang-orang yang sama. Yang dibutuhkan adalah keseriusan semua pihak, termasuk aparat penegak hukum, pemerintah daerah, DPRD, dan instansi teknis untuk melakukan pengawasan langsung,” tegasnya.

Ahmad Yani juga menyoroti sejumlah alternatif penanganan antrean BBM, seperti perpanjangan operasional SPBU hingga 24 jam maupun penerapan sistem ganjil genap.

Menurutnya, kebijakan tersebut belum tentu menyelesaikan persoalan apabila dugaan praktik pembelian BBM bersubsidi untuk dijual kembali masih berlangsung.

Ia mengingatkan bahwa peningkatan pasokan tanpa disertai pengawasan berpotensi membuat penyimpangan distribusi terus terjadi. Akibatnya, penambahan kuota belum tentu memberikan dampak signifikan terhadap berkurangnya antrean kendaraan.

Selain pembelian berulang, Ahmad Yani turut menyoroti dugaan penyaluran kembali BBM bersubsidi kepada sektor industri maupun perusahaan yang tidak berhak memperoleh bahan bakar dengan harga subsidi.

Praktik tersebut, apabila terbukti, dinilai harus ditangani sesuai ketentuan hukum agar distribusi BBM benar-benar diperuntukkan bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan.

Ia mendorong keterlibatan Pemerintah Kabupaten Kukar, Pertamina, organisasi perangkat daerah (OPD) teknis, serta aparat penegak hukum untuk memperkuat pengawasan sekaligus menindaklanjuti dugaan pelanggaran.

Ahmad Yani berharap pembenahan distribusi BBM tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah pasokan, tetapi juga memastikan pengawasan berjalan efektif sehingga subsidi energi dapat diterima masyarakat yang berhak.

“Berapa pun kuota yang ditambah, persoalannya akan tetap berulang jika BBM masih diperjualbelikan kembali. Tetapi apabila penggunaannya sesuai kebutuhan, tidak ada penimbunan dan tidak ada penjualan ulang, tentu kondisinya akan berbeda,” pungkasnya.

(Adv/Rir)

↑
Exit mobile version