
Gemanusantara.com – Pergantian kepemimpinan daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) diharapkan tidak menghambat keberlanjutan pembangunan yang telah direncanakan dan menggunakan anggaran pemerintah. DPRD Kukar mengingatkan agar proyek yang belum rampung tetap menjadi perhatian, termasuk pembangunan Kantor Kecamatan Loa Kulu.
Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, mengatakan, pembangunan kantor kecamatan tersebut menjadi salah satu persoalan yang disampaikan masyarakat saat kegiatan reses di Kecamatan Loa Kulu. Kondisi bangunan yang belum selesai dinilai membutuhkan langkah penyelesaian dari pemerintah daerah.
Menurutnya, pembangunan yang telah dimulai pada periode pemerintahan sebelumnya harus tetap dilanjutkan pada masa kepemimpinan Kukar Idaman Terbaik. Hal itu penting untuk memastikan anggaran yang telah digunakan tidak berakhir tanpa memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Pembangunan yang sudah dimulai harus tetap diselesaikan. Jangan sampai anggaran daerah sudah dikeluarkan, tetapi bangunannya justru dibiarkan terbengkalai dan tidak bisa dimanfaatkan,” ujar Ahmad Yani pada Senin (9/11/2026).
Ia menjelaskan, salah satu persoalan yang menghambat penyelesaian Kantor Kecamatan Loa Kulu berkaitan dengan status lahan. Meski demikian, persoalan tersebut dinilai harus segera ditangani melalui mekanisme yang berlaku agar tidak terus menghambat kelanjutan pembangunan.
Ahmad Yani juga mempertanyakan mengapa persoalan lahan baru menjadi kendala setelah pekerjaan fisik dilaksanakan. Menurutnya, kepastian mengenai lahan semestinya menjadi bagian dari persiapan sebelum sebuah proyek mulai dikerjakan.
“Kalau memang masih ada persoalan lahan, tentu harus diselesaikan sesuai ketentuan hukum. Namun, pembangunan yang sudah berjalan juga tidak boleh dibiarkan begitu saja tanpa ada kepastian penyelesaiannya,” tegasnya.
Ia menilai, kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam merencanakan pembangunan berikutnya. Setiap proyek diharapkan memiliki kesiapan yang memadai, termasuk dari sisi administrasi dan legalitas lahan, sehingga tidak menimbulkan hambatan ketika pekerjaan telah berlangsung.
Selain itu, Ahmad Yani menekankan pentingnya tanggung jawab pemerintah dalam memastikan penggunaan APBD memberikan hasil nyata. Pembangunan fasilitas pemerintahan yang tidak selesai berpotensi membuat anggaran yang telah dikeluarkan belum memberikan manfaat sebagaimana direncanakan.
Untuk mengetahui kondisi sebenarnya, ia berencana melakukan peninjauan langsung ke lokasi pembangunan Kantor Kecamatan Loa Kulu. Langkah tersebut dilakukan guna melihat perkembangan fisik bangunan sekaligus mengidentifikasi persoalan yang menyebabkan proyek belum rampung.
“Kami akan melihat langsung kondisi di lapangan dan mencari tahu apa yang menjadi kendalanya. Harapannya, tidak ada lagi proyek pembangunan di Kukar yang berhenti tanpa penyelesaian,” katanya.
Ahmad Yani berharap Pemkab Kukar segera menentukan langkah penyelesaian terhadap pembangunan kantor kecamatan tersebut. Keberlanjutan proyek dinilai penting agar fasilitas yang telah direncanakan dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya serta menjadi bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran daerah. (Adv/Rir)