Gemanusantara.com – Isu kelangkaan gas LPG 3 kilogram atau gas melon di Kota Samarinda kembali menjadi perhatian publik. Anggota Komisi I DPRD Kota Samarinda, Adnan Faridhan, menilai pemerintah daerah tidak bisa tinggal diam dan harus segera mengambil langkah konkret untuk mengendalikan distribusi.
Adnan mendorong pembentukan satuan tugas (satgas) khusus yang fokus pada pengawasan distribusi gas melon. Menurutnya, langkah ini sangat penting agar pendistribusian bisa lebih transparan dan menyasar langsung kepada masyarakat yang berhak menerima. “Kita sudah punya contoh pembentukan satgas untuk penerimaan murid baru. Harusnya ini juga bisa diterapkan untuk urusan yang menyangkut kebutuhan pokok,” ujarnya di Samarinda.
Adnan menekankan, kelangkaan LPG tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab Pertamina selaku distributor utama. Ia meminta pemerintah kota segera memanggil pihak Pertamina untuk memberikan penjelasan terkait situasi ini. “Permasalahan ini bukan hal baru. Kalau terus berulang dan tidak ada transparansi distribusi, tentu akan merugikan rakyat kecil,” tegasnya.
Dampak nyata dari kelangkaan ini adalah melambungnya harga jual gas di lapangan yang jauh melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET). Ia mengaku banyak menerima keluhan dari warga yang harus membeli gas dengan harga dua hingga tiga kali lipat dari harga resmi.
Lebih lanjut, Adnan mengkritik kurangnya inisiatif dari instansi teknis dalam mengantisipasi persoalan tersebut. Ia menilai, selama ini pengawasan terkesan pasif dan baru bergerak setelah krisis terjadi. “Kami ingin melihat satgas yang bekerja aktif di lapangan. Bukan hanya menunggu laporan, tapi benar-benar mendeteksi dan mengawasi jalur distribusi,” ujarnya.
DPRD Samarinda berkomitmen untuk mendukung langkah penguatan regulasi dan pengawasan distribusi gas LPG 3 kg. Adnan menyebut, pembentukan satgas akan menjadi indikator keseriusan pemerintah kota dalam melindungi hak masyarakat miskin. “Pemerintah harus segera merespons. Jika tidak, masyarakat akan terus jadi korban permainan distribusi yang tidak adil,” pungkasnya.
Dengan adanya satgas LPG, diharapkan distribusi gas melon di Samarinda dapat berlangsung secara adil, merata, dan tidak lagi menyisakan gejolak harga yang menyulitkan masyarakat kecil.
[ADV | DPRD SAMARINDA]
