Abdul Rasid Minta Pengawasan Barcode BBM Diperketat, Cegah Pengetapan dan Penimbunan

Ilustrasi

Gemanusantara.com – Dugaan penyalahgunaan barcode dalam pembelian bahan bakar minyak (BBM) menjadi perhatian serius DPRD Kutai Kartanegara (Kukar). Pengawasan distribusi dinilai perlu diperketat untuk mencegah praktik pengetapan, penimbunan, hingga penggunaan barcode ganda yang berpotensi mengganggu ketersediaan BBM bagi masyarakat.

Persoalan tersebut dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kukar, Abdul Rasid, di Ruang Rapat Badan Musyawarah DPRD Kukar, Senin (2/11/2026). Pertemuan itu melibatkan unsur pimpinan dan anggota DPRD, perwakilan Pertamina, serta PLN Kalimantan Timur.

Abdul Rasid menilai pembenahan distribusi BBM perlu dilakukan secara menyeluruh. Selain memastikan ketersediaan pasokan, pengawasan terhadap transaksi pengisian di SPBU juga harus diperkuat agar penyaluran berjalan sesuai ketentuan.

Hal tersebut menjadi perhatian menyusul keluhan masyarakat mengenai antrean kendaraan di sejumlah SPBU yang dilaporkan mencapai satu hingga satu setengah jam.

Kondisi pelayanan BBM di wilayah hulu Kukar juga menjadi pembahasan karena jumlah fasilitas pengisian yang masih terbatas. Situasi tersebut dinilai membutuhkan langkah penanganan agar masyarakat lebih mudah memperoleh bahan bakar.

“Kami juga mendorong adanya tambahan kuota BBM agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan lebih baik,” ujar Abdul Rasid.

Dalam rapat tersebut, Pertamina memaparkan alokasi BBM Kukar tahun 2026 yang tercatat sebesar 133.635 untuk Pertalite dan 39.459 untuk Biosolar. Namun, satuan volume dari kedua angka tersebut tidak dirinci dalam bahan pembahasan.

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan pelayanan, Pertamina menyampaikan rencana penambahan nozzle atau fasilitas pengisian serta perpanjangan jam operasional di sejumlah SPBU.

Selain peningkatan fasilitas, pembenahan juga diarahkan pada pengawasan transaksi pembelian BBM. Sejumlah persoalan yang mengemuka dalam rapat meliputi dugaan penggunaan barcode ganda, pengetapan, penimbunan, hingga indikasi praktik monopoli.

Salah satu langkah yang diusulkan Pertamina adalah mencocokkan data barcode dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan kondisi fisik kendaraan saat melakukan pengisian.

Mekanisme tersebut diharapkan dapat membantu memastikan penggunaan barcode sesuai dengan kendaraan yang terdaftar. Meski demikian, penerapannya masih memerlukan dukungan regulasi dan dasar hukum dari pemerintah daerah bersama DPRD.

Abdul Rasid menekankan pentingnya keterbukaan informasi serta koordinasi antarinstansi dalam mengawasi distribusi BBM. Ia juga mendorong keterlibatan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran sesuai kewenangan masing-masing.

Selain persoalan BBM, RDP tersebut turut membahas gangguan pasokan listrik yang berdampak terhadap aktivitas masyarakat dan kegiatan usaha di Kukar.

Dalam penjelasannya, PLN menyampaikan bahwa gangguan kelistrikan berkaitan dengan sistem interkoneksi Kalimantan, termasuk kerusakan sejumlah komponen pembangkit seperti boiler, turbin, dan blower.

PLN menargetkan pekerjaan perbaikan selesai paling lambat awal Desember 2026. Apabila tidak terdapat gangguan tambahan, pasokan listrik diperkirakan kembali normal pada pertengahan Desember 2026.

Menanggapi hal tersebut, Abdul Rasid meminta PLN mempercepat proses perbaikan sekaligus meningkatkan keterbukaan informasi kepada pelanggan.

“Kami meminta PLN mempercepat pekerjaan perbaikan agar gangguan listrik yang selama ini dikeluhkan masyarakat dapat segera teratasi,” tegasnya.

DPRD Kukar juga mendorong agar pemberitahuan jadwal pemadaman disampaikan paling lambat dua hari sebelum pelaksanaan sehingga masyarakat memiliki waktu untuk melakukan persiapan.

Sementara itu, kemungkinan pemberian kompensasi bagi pelanggan terdampak masih menunggu evaluasi PLN tingkat pusat dengan mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2025.

Melalui pembahasan tersebut, DPRD Kukar berharap Pertamina dan PLN segera merealisasikan langkah penanganan yang telah disampaikan. Pengawasan distribusi BBM dan percepatan pemulihan listrik dinilai sama-sama penting untuk menjaga kelancaran aktivitas masyarakat serta mendukung kegiatan ekonomi daerah.

(Adv/Rir)

↑
Exit mobile version